Polemik Dana Kas Pasar Padhang Howo Randupitu Mengemuka, BPD Siap Berikan Keterangan Jika Diminta Aparat
PASURUAN | suarabangilmedia.com – Persoalan pengelolaan dana kas Pasar Padhang Howo Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menyoroti belum adanya kejelasan yang dianggap memadai terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pasar desa tersebut.
Munculnya berbagai informasi mengenai laporan keuangan dan aliran dana pasar memicu pertanyaan dari masyarakat. Warga berharap seluruh dokumen dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kas pasar dapat disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi maupun persepsi yang berkembang di tengah publik.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randupitu, Suwito, menyatakan kesiapannya apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum terkait persoalan tersebut. Menurutnya, transparansi menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Saya siap menyampaikan data dan fakta yang saya ketahui apabila ada permintaan keterangan dari pihak kepolisian,” ujarnya.
BPD Soroti Pertanggungjawaban Keuangan Pasar
Suwito menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian adalah laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan pasar yang dinilai masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Ia menilai persoalan administrasi tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Menurutnya, dana yang berasal dari aktivitas pasar desa merupakan bagian dari aset yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu, setiap penggunaan maupun pencatatan keuangan perlu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan SPJ, Suwito juga menyinggung adanya perbedaan informasi terkait nominal dana yang pernah dititipkan oleh EP. Ia menyebut dana yang diterima sebesar Rp8 juta, sementara terdapat informasi lain yang menyebut angka Rp9 juta.
“Hal seperti ini perlu dijelaskan secara terang agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Penjelasan Terkait Transfer Dana
Di sisi lain, Sifa’urokhman memberikan klarifikasi mengenai transfer dana yang pernah dilakukan oleh EP ke rekening pribadinya. Ia menyebut terdapat dua kali transfer dengan nilai Rp8 juta dan Rp1 juta.
Menurutnya, dana sebesar Rp1 juta bukan bagian dari kas pasar sehingga tidak termasuk dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan Pasar Padhang Howo.
“Yang masuk kategori uang pasar adalah Rp8 juta. Sedangkan Rp1 juta bukan dana pasar sehingga tidak bisa disamakan,” jelasnya.
Terkait administrasi, Sifa’urokhman menyampaikan bahwa SPJ pasar pada prinsipnya telah disusun. Namun, ia menyebut masih terdapat sejumlah dana yang digunakan oleh EP dan hingga kini belum dikembalikan.
Warga Harapkan Keterbukaan
Sejumlah warga berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Padhang Howo dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mengakhiri polemik yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa.
Masyarakat juga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, baik melalui penyelesaian administratif maupun langkah hukum apabila nantinya ditemukan unsur yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dengan adanya kejelasan data dan pertanggungjawaban yang transparan, warga berharap polemik dana kas Pasar Padhang Howo dapat segera memperoleh titik terang. (*)
