DPRD Pasuruan Soroti Nasib PHL Non-Database yang Tak Bisa Ikuti Rekrutmen PPPK
Bangil, Suarabangilmedia.com – Meskipun Pemkab Pasuruan sudah membuka rekrutmen PPPK besar-besaran, masih banyak pegawai harian lepas (PHL) yang belum mendapat kejelasan status. Terutama bagi ribuan PHL non-database yang tidak bisa mengikuti seleksi.
DPRD Kabupaten Pasuruan pun turun tangan mencari solusi bagi masalah ini. Mereka mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mencari jalan keluar terkait nasib PHL.
Eko Suryono, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, menegaskan bahwa perjuangan ini dilakukan demi kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik non-PNS. “Kami ingin ada perhatian serius dari pemerintah pusat terkait nasib para honorer, terutama guru PAUD,” ujarnya.
Eko juga menyoroti fakta bahwa banyak PHL yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun hingga kini status dan kesejahteraan mereka masih belum jelas. Menurutnya, ini merupakan masalah yang harus segera diatasi.
Kebijakan terkait status PHL sangat penting, mengingat Pemkab Pasuruan sudah membuka rekrutmen PPPK dengan kuota yang cukup besar. Sebanyak 3.694 formasi PPPK telah disediakan, tetapi masih ada sekitar 1.200 tenaga honorer non-database BKN yang belum bisa mengikuti seleksi.
“Harapan kami adalah mereka yang sudah lama mengabdi bisa mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik,” kata Eko. Dia menegaskan bahwa pemerintah harus segera memberikan solusi konkret.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pasuruan, Ninuk Ida Suryani, mengungkapkan bahwa usulan kuota 3.694 formasi PPPK telah berjalan. Namun, masalah besar masih ada pada ribuan PHL non-database yang masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Pemkab Pasuruan sendiri harus tetap mengalokasikan anggaran untuk membayar honor PHL tahun ini, meskipun pemerintah telah membuka rekrutmen PPPK besar-besaran. “Kami akan segera panggil BKPSDM untuk mengklarifikasi masalah ini,” ujar Eko. (SantokSB)
