Polemik Kurban Rp100 Miliar Era Prabowo, Ketua TMI Pasuruan Raya: Negara Hadir untuk Rakyat di Pelosok
PASURUAN | suarabangilmedia.com – Polemik terkait program kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai hampir Rp100 miliar tengah menjadi sorotan hangat di media sosial. Menyikapi pro dan kontra tersebut, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Pasuruan Raya, H. Winaryo Sujoko, angkat bicara meluruskan pandangan publik.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh pria yang akrab disapa Pak Kontak tersebut di sela-sela acara “Kurban Idul Adha Bersama Tani Merdeka Indonesia Pasuruan Raya” yang digelar pada Jumat, 29 Mei 2026. Acara kurban yang mengusung semangat “Petani Kuat, Indonesia Berdaulat” ini dilaksanakan di kediamannya, kawasan Bahrowo, Kecamatan Beji, Pasuruan.
Menurut Pak Kontak, keterlibatan anggaran negara dalam program pembagian hewan kurban oleh kepala negara sejatinya bukanlah hal baru. Praktik serupa telah berlangsung dan menjadi tradisi kepedulian sosial sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo.
“Negara hadir untuk rakyat, termasuk melalui program kurban. Ini sudah menjadi tradisi kepemimpinan kita,” ujar Pak Kontak kepada awak media.
Lebih lanjut, tokoh yang dihormati di kalangan petani ini menyoroti bahwa pembeda utama di era Presiden Prabowo adalah pada skala besaran anggaran dan target pemerataan. Ia menilai anggaran Rp100 miliar tersebut adalah upaya serius pemerintah untuk memastikan bantuan hewan kurban benar-benar merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
“Tujuan mulianya jelas: agar masyarakat luas, terutama di pelosok, bisa ikut merasakan daging kurban yang berkualitas. Distribusinya tidak terpusat di ibu kota saja. Ini bentuk nyata perhatian dan keadilan negara kepada warganya,” tegasnya.
Meski memberikan dukungan penuh, sebagai tokoh akar rumput, Pak Kontak tetap mengingatkan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan ketepatan sasaran. Ia mendesak agar anggaran besar tersebut dieksekusi dengan benar agar daging kurban menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya para petani kecil dan buruh tani.
“Jangan sampai polemik di medsos mengaburkan niat baik program ini. Yang perlu diawasi bersama adalah pelaksanaan di lapangan. Kalau anggarannya besar tapi tidak merata, itu yang menjadi masalah. Namun jika semua berjalan baik dan tepat sasaran, ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata keberpihakan negara,” pungkas Pak Kontak. (Zack)
