MUI Kecamatan Se-Kota Probolinggo Dikukuhkan, Wali Kota Dan Ketua Umum MUI Tekankan Sinergi Ulama-Umara
PROBOLINGGO | suarabangilmedia.com — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan se-Kota Probolinggo masa khidmat 2026–2031 dikukuhkan dalam acara Pengukuhan dan Musyawarah Kerja yang digelar di Aula MAN 2 Kota Probolinggo, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Meneguhkan Khidmah Ulama: Bersinergi untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Probolinggo yang Religius, Harmonis, dan Bermartabat.”
Pengukuhan ini menjadi momentum konsolidasi kelembagaan sekaligus peneguhan komitmen MUI untuk memperkuat khidmah kepada umat dan membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, dan bermartabat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og. (K), M.Kes., beserta Forkompinda, Kepala Kemenag, Kepala Kemenhaj Umroh, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Probolinggo Prof. Dr. KH. M. Sulthon, MA., jajaran pengurus MUI Kota Probolinggo, para Pengurus MUI Kecamatan se-Kota Probolinggo, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan MUI bukan sekadar agenda organisasi, tetapi merupakan momentum peneguhan amanah dan khidmah ulama di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.
“Pengukuhan ini bukan sekadar agenda organisasi. Lebih dari itu, ini adalah momentum peneguhan amanah dan khidmah ulama di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks,” ujar Aminudin.
Menurutnya, pemerintah dan ulama memiliki ruang pengabdian yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Hubungan antara pemerintah dan ulama idealnya bukan hubungan yang saling mengambil peran, tetapi hubungan kemitraan yang saling menguatkan,” tegasnya.
Pemerintah menjalankan peran melalui kebijakan, pelayanan publik, pembangunan, dan regulasi. Sementara ulama menjalankan peran melalui ilmu, keteladanan, dakwah, pendidikan, pembinaan umat, serta penguatan nilai-nilai moral dan spiritual.
“Kita ingin membangun sebuah ekosistem: pemerintah kuat dalam kebijakan, ulama kuat dalam pembinaan umat, dan masyarakat kuat dalam solidaritas sosial,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Probolinggo Prof. Dr. KH. M. Sulthon, MA., menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan harus dimaknai sebagai awal dari kerja nyata, bukan sekadar seremoni organisasi.
“Pengukuhan bukanlah akhir dari proses organisasi. Justru pengukuhan merupakan titik awal bagi kita untuk bekerja dan memberikan manfaat yang nyata bagi umat,” ujar Prof. Sulthon.
Menurutnya, tema “Meneguhkan Khidmah Ulama” mengandung pesan penting bahwa keberadaan MUI harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Khidmah ulama harus diwujudkan dalam program dan aksi nyata. Kita harus hadir menjawab persoalan umat, memberikan pencerahan, memberikan solusi, serta menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat agar tetap religius, harmonis, aman, dan bermartabat,” katanya.
Prof. Sulthon juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara ulama dan umara.
“Ulama dan umara harus berjalan beriringan. Ulama memberikan tuntunan moral dan keagamaan, sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi tersebut harus dibangun dalam kerangka saling menghormati kewenangan dan peran masing-masing.
“Yang kita bangun bukan hubungan ketergantungan, tetapi kemitraan strategis untuk kemaslahatan umat dan kemajuan Kota Probolinggo,” tegas Prof. Sulthon.
Prof. Sulthon menambahkan, Musyawarah Kerja MUI se-Kota Probolinggo harus mampu menghasilkan program kerja yang terukur dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian antara lain pembinaan keagamaan, pendidikan, ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi umat, sertifikasi halal, pembinaan mualaf, pembinaan generasi muda, perlindungan anak, literasi digital, serta penguatan kehidupan sosial dan keagamaan.
“Jangan sampai musyawarah kerja hanya menghasilkan banyak program di atas kertas. Kita ingin program yang realistis, terukur, dapat dilaksanakan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mendorong MUI Kecamatan agar semakin aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah masing-masing.
“Persoalan umat sangat beragam dan dinamis. Karena itu, MUI harus dekat dengan umat, mendengar persoalan mereka, kemudian menghadirkan solusi melalui pendekatan keagamaan yang bijaksana dan konstruktif,” tambahnya.
Komitmen memperkuat sinergi antara MUI dan Pemerintah Kota Probolinggo mendapat penekanan kuat dalam acara tersebut.
Wali Kota menyatakan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo terbuka terhadap masukan dan kontribusi ulama dalam pembangunan daerah.
Ia berharap MUI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun karakter masyarakat dan menjaga kondusivitas daerah.
“Kita tidak ingin bekerja sendiri-sendiri. Kita ingin membangun kolaborasi. Karena persoalan umat semakin kompleks, sementara sumber daya kita terbatas. Maka jawabannya adalah sinergi,” ujar Wali Kota.
Prof. Sulthon menyambut baik komitmen tersebut.
Menurutnya, sinergi MUI dan pemerintah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kolaborasi harus kita terjemahkan menjadi kerja bersama. Ketika pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, insyaallah berbagai persoalan dapat kita hadapi dengan lebih baik,” tuturnya.
Baik pemerintah maupun MUI juga memberikan perhatian terhadap perkembangan teknologi digital yang membawa peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan masyarakat.
Wali Kota menilai ulama perlu hadir di ruang digital karena masyarakat, khususnya generasi muda, semakin banyak memperoleh informasi melalui media sosial.
“Dakwah hari ini tidak hanya berlangsung di masjid, majelis taklim, pesantren, dan mimbar Jumat. Dakwah juga berlangsung di media sosial dan ruang digital,” kata Aminudin.
Karena itu, MUI diharapkan dapat menjadi sumber rujukan keagamaan yang kredibel, sehingga masyarakat memperoleh informasi keagamaan yang benar, argumentatif, menyejukkan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prof. Sulthon juga menilai literasi digital merupakan bagian penting dari khidmah ulama pada era sekarang.
“Umat harus dibekali kemampuan untuk memilah informasi. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membawa kemaslahatan justru menjadi sarana penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan informasi keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia.
“Religiusitas harus hadir dalam akhlak sosial, integritas pelayanan publik, pendidikan keluarga, kehidupan ekonomi, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta budaya gotong royong,” katanya.
Sementara dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk, harmoni harus terus dijaga.
“Harmoni bukan berarti semua orang harus sama. Harmoni justru lahir karena kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan,” ujar Wali Kota.
Karena itu, MUI diharapkan terus mengambil peran sebagai salah satu kekuatan moral yang ikut menjaga persatuan, persaudaraan, dan ketenteraman masyarakat.
Prof. Sulthon menegaskan bahwa MUI akan terus memperkuat perannya sebagai khadimul ummah wa shadiqul hukumah, yakni pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah.
“Orientasi utama kita adalah khidmah. MUI harus hadir untuk umat dan bersama pemerintah membangun kemaslahatan. Kita ingin menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang religius, harmonis, aman, dan bermartabat,” pungkasnya.
Pengukuhan dan Musyawarah Kerja MUI se-Kota Probolinggo masa khidmat 2026–2031 diharapkan menjadi titik awal penguatan konsolidasi organisasi sekaligus implementasi program-program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum MUI Kota Probolinggo pada agenda pengukuhan dan rapat kerja sebelumnya bahwa kepengurusan yang telah dikukuhkan harus segera bergerak dan menerjemahkan amanah organisasi ke dalam program konkret.
Dengan sinergi antara ulama, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat, MUI Kota Probolinggo diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan umat sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat Kota Probolinggo yang religius, harmonis, dan bermartabat. (red)
