PASURUAN | Suarabangilmedia.com – Kabupaten Pasuruan menyiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 4,07 triliun. Angka itu diproyeksikan dalam Nota Keuangan Raperda APBD 2027 yang disampaikan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (3/11/2026).

Penyusunan anggaran mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Dari sisi pendapatan, daerah menargetkan Rp3.528.332.982.321,00. Adapun belanja dialokasikan Rp4.075.185.923.222,00.

Tiga program prioritas menjadi arah belanja: pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ketiga program utama yang tercantum dalam Penyusunan APBD tahun 2027 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah,” kata Mas Rusdi.

Target pendapatan ditopang PAD Rp1.761.705.401.360,59 dan pendapatan transfer Rp1.766.627.580.960,41. PAD berasal dari pajak daerah Rp1.135.283.255.372,59, retribusi daerah Rp613.172.145.988,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp5.250.000.000,00, serta lain-lain PAD sah Rp8.000.000.000,00.

Sementara pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1.627.662.856.000,00 dan transfer antar daerah Rp138.964.724.960,41. Belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi Rp2.515.694.843.177,41, belanja modal Rp871.012.678.831,59, belanja tidak terduga Rp35.000.000.000,00, dan belanja transfer Rp653.478.401.213,00.

Untuk menutup defisit sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung program strategis nasional, Pemkab Pasuruan memilih skema pinjaman daerah. “Dalam rangka menutup defisit anggaran sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan pemanfaatan skema pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan,” ujarnya.

Dari total penerimaan pembiayaan Rp550.352.940.901,00, utang daerah sebesar Rp363.000.000.000,00 diarahkan khusus ke tiga proyek. Ketiganya yakni pembangunan gedung RSUD Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, dan revitalisasi Pemandian Alam Banyubiru.

Proyek fisik besar itu akan berjalan bertahap mulai 2027. Pemkab menegaskan pengelolaan pinjaman tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Belanja juga menyentuh urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan mendapat Rp718.873.861.558,00 dan kesehatan Rp1.113.037.395.854,97. Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang memperoleh Rp651.062.087.792,00 untuk menjaga konektivitas wilayah.

Mas Rusdi berharap pembahasan bersama DPRD berjalan lancar dan konstruktif sesuai tahapan. Nota keuangan Raperda APBD 2027 ditargetkan ditetapkan tepat waktu. “Kami berharap seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan konstruktif, serta dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan,” tutupnya. (HS)