Pemkab Pasuruan Raih Penghargaan DBHCHT, Program Perlindungan Pekerja Rentan Diapresiasi BPJS Ketenagakerjaan

Pasuruan, Suarabangilmedia.com – Pemkab Pasuruan kembali mencatatkan prestasi tingkat Jawa Timur lewat pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 yang dinilai efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada masyarakat. Atas capaian itu, daerah ini masuk dalam jajaran 10 Pemerintah Daerah Terbaik dalam Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penghargaan diberikan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur dalam ajang Apresiasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (3/12). Penganugerahan tersebut diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad, yang hadir mewakili bupati.

Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati HM Shobih Asrori dalam memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan nyata, bukan hanya janji. Program yang mereka jalankan disebut mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat lapisan bawah.

Pemkab Pasuruan mengambil langkah berbeda dalam penggunaan DBHCHT. Jika selama ini dana cukai identik dengan kegiatan fisik atau operasional tertentu, daerah ini justru mengalihkannya untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal yang sulit mengakses jaminan ketenagakerjaan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan penggunaan DBHCHT 2025 yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perlindungan sosial. “Penggunaan DBHCHT bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi bagaimana dana itu benar-benar kembali kepada rakyat,” ujar Syaifudin.

Mulai Juli 2025, Disnaker Kabupaten Pasuruan resmi menjalankan Program Bantuan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Seluruh iuran ditanggung penuh dari DBHCHT. Hingga akhir tahun, program ini telah menjangkau 28.448 pekerja dari berbagai sektor: relawan bencana, ojek, sopir angkutan, kader kesehatan, petani kecil, hingga marbot masjid.

Peserta menerima dua manfaat utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Keduanya memberi perlindungan penting, mulai dari biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja hingga santunan bagi keluarga jika peserta meninggal dunia. Syaifudin menegaskan bahwa rasa aman adalah kunci produktivitas, dan program ini terbukti memberi dampak langsung di lapangan.

Bagi Pemkab Pasuruan, perlindungan sosial bagi pekerja rentan merupakan bagian dari strategi besar penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya jaminan ekonomi ketika terjadi risiko, keluarga pekerja tidak mudah jatuh pada kerentanan baru. Apalagi sebagian besar pekerja informal bekerja tanpa kontrak, tanpa tabungan cadangan, dan tanpa perlindungan formal.

Syaifudin menyebut penghargaan ini bukan akhir, tetapi dorongan baru bagi Pemkab Pasuruan untuk memperkuat program serupa pada tahun berikutnya. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari perlindungan jaminan sosial yang merata dan mudah diakses oleh seluruh pekerja. (*)