PASURUAN, Suara Bangil Media – Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dipacu Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan melalui peluncuran Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) yang diresmikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Kamis (12/2/2026) di Pendopo Pemkab Pasuruan.

Program Gerbang Kembar difokuskan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang saat ini mencapai 19.857 anak. Data tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap posisi IPM Kabupaten Pasuruan yang masih berada di peringkat 28 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan nilai 73,02.

Tak hanya itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan juga tercatat berada di peringkat ke-29 dari 38 daerah. Kondisi tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan angka kemiskinan yang masih berada di angka 8,21 persen atau sekitar 138,43 ribu jiwa, menempatkan Pasuruan di posisi ke-14 se-Jawa Timur.

Dalam arahannya, Rusdi menekankan bahwa persoalan anak putus sekolah bukan sekadar isu pendidikan, melainkan bagian penting dari strategi percepatan pembangunan manusia. Ia menyoroti masih banyak anak yang hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SD atau SMP, bahkan ada yang melanjutkan pendidikan secara informal di pondok pesantren tanpa tercatat dalam sistem pendidikan formal.

Padahal, perhitungan IPM mengacu pada indikator pendidikan formal. Karena itu, ia meminta dukungan dinas terkait, Kementerian Agama, serta Dewan Pesantren untuk mengoordinasikan anak-anak yang masuk kategori tidak sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan formal atau mengikuti program penyetaraan.

“IPM dihitung dari pendidikan formal. Maka anak-anak yang hanya belajar informal perlu kita fasilitasi agar masuk dalam sistem pendidikan formal atau setara,” tegasnya.

Selain koordinasi lintas lembaga, pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren yang belum memiliki satuan pendidikan formal juga menjadi agenda penting. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui secara pasti jumlah lembaga yang belum menyediakan jalur pendidikan formal maupun program kesetaraan.

Bupati juga menginstruksikan agar penanganan ATS dimulai dari tingkat desa dengan pelaporan berjenjang ke kecamatan hingga perangkat daerah terkait. Para camat diminta aktif memanfaatkan seluruh aset pemerintah daerah di wilayahnya, mulai dari SD, SMP, sekolah swasta yang bersedia bersinergi, puskesmas, hingga UPT.

Ia bahkan menegaskan bahwa desa yang mampu menunjukkan kinerja cepat dan efektif dalam menurunkan angka anak tidak sekolah akan mendapatkan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai bentuk apresiasi.

Melalui Gerbang Kembar, Pemkab Pasuruan menargetkan penurunan signifikan angka anak putus sekolah sekaligus peningkatan IPM secara bertahap dan berkelanjutan, sebagai fondasi penguatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (*)