PASURUAN, Suara Bangil Media – Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan Program Gerakan Bangkit Kembali Belajar (GERBANG KEMBAR) sebagai langkah strategis menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di tahun 2026. Program ini dilaunching langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis (12/2/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

Peluncuran GERBANG KEMBAR ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja prioritas pembangunan antara Bupati Pasuruan dan tiga Kepala OPD terkait, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Selain itu, enam camat dari wilayah dengan angka ATS relatif tinggi juga turut menandatangani komitmen tersebut, yaitu Camat Lekok, Kraton, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, dan Nguling.

Dalam sambutannya, Rusdi menegaskan bahwa GERBANG KEMBAR tidak boleh berhenti pada tataran konsep maupun seremoni semata. Ia meminta agar program ini diterjemahkan dalam target yang jelas, indikator terukur, serta pembagian tanggung jawab yang spesifik di setiap perangkat daerah.

“Setiap target harus memiliki angka. Setiap program harus berdampak. Dan setiap OPD harus menunjukkan kontribusi nyata. Keberhasilan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari perubahan konkret yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2026, tercatat sebanyak 19.857 anak di Kabupaten Pasuruan masuk kategori Anak Tidak Sekolah, baik yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah (drop out), maupun yang lulus tetapi tidak melanjutkan. Angka tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Rusdi, selama angka ATS masih tinggi dan belum tertangani secara komprehensif, percepatan pembangunan manusia akan berjalan lambat. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan intervensi yang terintegrasi untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Ia menekankan bahwa penanganan ATS bukan sekadar program rutin, melainkan strategi utama dalam mendorong percepatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan.

“Fokus kita adalah mengurangi ATS pada pendidikan formal maupun nonformal, sekaligus memperkuat peran seluruh pihak, mulai dari BPS, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan, OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan, hingga kecamatan, desa, lembaga profesi, ormas, dan media. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya. (*)