Bupati Pasuruan Pinjam PT SMI, Percepat RSUD Purwodadi
Purwodadi | Suarabangilmedia.com – Upaya nyata mewujudkan fasilitas kesehatan yang lebih merata di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan terus digenjot oleh pemerintah daerah. Rencana pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di Kecamatan Purwodadi kini memasuki babak krusial. Pemkab Pasuruan pun mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) melalui rapat pembahasan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Bappenas, serta direksi PT SMI. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, hadir langsung untuk memaparkan urgensi pembangunan rumah sakit ini.
Wilayah selatan Kabupaten Pasuruan mencakup 10 kecamatan dengan lebih dari 502 ribu penduduk yang tinggal di kawasan lereng pegunungan. Selama ini, warga di daerah tersebut harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan.
RSUD terdekat saat ini berada di Kecamatan Bangil dan Kecamatan Grati, yang memakan waktu tempuh cukup lama. “Selama ini, masyarakat di sana kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan rujukan yang cepat karena jarak yang cukup jauh ke RSUD Bangil maupun RSUD Grati,” tegas Bupati Rusdi dalam paparannya.
Rencananya, RSUD baru ini akan dibangun dekat Exit Tol Purwodadi sehingga mudah dijangkau. Lokasi strategis ini memungkinkan penanganan cepat terhadap kedaruratan, termasuk kecelakaan di jalan tol maupun jalan umum. Rumah sakit ini juga dirancang sebagai pusat rujukan bencana untuk kawasan Gunung Bromo, Arjuno, dan Kawi.
“Kami juga merencanakan fasilitas helipad di rumah sakit ini untuk evakuasi medis lewat udara, baik bagi warga maupun wisatawan yang membutuhkan pertolongan darurat di kawasan pegunungan,” jelas Mas Rusdi.
Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan. Masa pinjaman direncanakan selama 10 tahun dengan skema khusus karena melewati masa jabatan kepala daerah.
“Ruang fiskal APBD kita memang sedang ketat. Sebagian besar anggaran sudah terserap untuk gaji pegawai PPPK dan program BPJS, ditambah penerimaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang terus menurun. Maka pinjaman ini menjadi solusi terbaik agar pembangunan rumah sakit tetap bisa berjalan,” jelas Mas Rusdi.
Perwakilan kementerian menyambut baik pengajuan ini. Mereka mengapresiasi kesiapan Pemkab Pasuruan karena dokumen pendukung seperti studi kelayakan dari Universitas Airlangga, desain teknis (DED), hingga lahan sudah siap. Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap, proses evaluasi dan persetujuan ditargetkan selesai dalam 15 hari kerja. (HS)
