20.262 Warga Kabupaten Pasuruan Belum Rekam Data KTP Elektronik
BANGIL, Suarabangilmedia.com – Sebanyak 20.262 warga Kabupaten Pasuruan tercatat masih belum melakukan perekaman data KTP elektronik (e-KTP). Padahal, dari total 1.269.239 penduduk wajib KTP, sudah ada 1.248.977 orang yang tuntas melakukan rekam data. Artinya, mayoritas warga sudah terlayani, hanya menyisakan sekitar 1,6 persen yang belum.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati, menegaskan pihaknya terus menggenjot percepatan layanan agar seluruh masyarakat segera memiliki dokumen kependudukan. Menurutnya, tren pencetakan KTP semakin meningkat karena masyarakat mulai memahami pentingnya dokumen ini sebagai syarat berbagai keperluan administrasi maupun pelayanan publik.
“Pencetakan KTP terus mengalami lonjakan. Kesadaran warga akan pentingnya KTP untuk kebutuhan administratif, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan publik, semakin tinggi,” jelasnya.
Berdasarkan data Dispendukcapil, saat ini sudah ada 1.236.670 warga yang menggenggam KTP elektronik. Sementara 33.569 warga lainnya masih menunggu pencetakan. Untuk mempercepat layanan, berbagai jalur disiapkan, mulai dari pencetakan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan walk thru di kantor dinas, hingga enam eks kantor UPT yang tersebar di Pandaan, Bangil, Kejayan, Purwosari, Grati, dan Gondangwetan. Selain itu, pelayanan juga dilakukan melalui kantor kelurahan dan mobil keliling yang hadir di berbagai titik.
Meski begitu, Tectona mengakui masih ada keterbatasan. Di 18 kecamatan layanan cetak langsung belum tersedia, sehingga berkas harus dikirim ke kantor dinas untuk diproses. Ditambah lagi, stok blanko KTP per akhir Agustus ini hanya tersisa 7.752 keping.
Lebih lanjut, Tectona menegaskan bahwa KTP bukan sekadar kartu identitas. KTP elektronik merupakan syarat utama untuk berbagai layanan penting, seperti pembuatan SIM, pengurusan paspor, layanan perbankan, hingga akses pada berbagai layanan pemerintahan.
“KTP adalah fondasi utama dalam sistem administrasi kependudukan. Kami ingin memastikan seluruh warga terdaftar agar data kependudukan akurat dan kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya. (*)
