PASURUAN, Suarabangilmedia.com– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Mas Wardhana, menyoroti serius persoalan pemanfaatan kotoran hewan (kohe) yang hingga kini masih menjadi problem di wilayah timur Kabupaten Pasuruan.

Pernyataan itu disampaikan saat audiensi bersama DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Pasuruan Raya, Rabu (1/10/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pertanian dan Pangan, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan, serta sejumlah stakeholder terkait.

Menurut Mas Wardhana, potensi kohe di wilayah Pasuruan timur sangat besar, namun pengelolaannya belum maksimal. Kondisi ini membuat petani masih bergantung pada pupuk kimia bersubsidi yang ketersediaannya terbatas.“Kohe ini sering dianggap limbah, padahal jika dikelola dengan baik bisa menjadi pupuk organik yang murah, melimpah, dan ramah lingkungan. Kita perlu mendorong pemanfaatan kohe agar tidak sekadar menjadi masalah kebersihan, tetapi justru menjadi solusi bagi pertanian berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menilai, pemanfaatan kohe dapat membantu petani mengurangi biaya produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Namun untuk mewujudkannya, perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan, teknologi pengolahan, maupun regulasi yang berpihak kepada petani

Persoalan kohe ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika ditangani serius, Pasuruan bukan hanya mandiri pupuk, tapi juga bisa jadi pionir pertanian organik di Jawa Timur,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa pemanfaatan kohe selaras dengan program peningkatan ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian berkelanjutan.“Kami melihat persoalan kohe ini bukan hanya isu teknis pertanian, tetapi juga bagian dari penguatan ekonomi daerah. Jika bisa diolah optimal, kohe akan memberi nilai tambah bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal,” ujar pejabat dari Bagian Perekonomian.

Audiensi ini juga menjadi wadah berbagai aspirasi petani, mulai dari pupuk subsidi, benih unggul lokal, hingga penguatan program kewirausahaan santri. Namun, isu kohe tetap menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Pasuruan sebagai problem sekaligus peluang besar bagi petani di wilayah timur.(*)