PASURUAN, Suara Bangil Media — Hari Santri Nasional 2025 menjadi momen bersejarah bagi dunia pesantren di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan secara resmi menghadirkan Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan, sebuah wadah strategis yang akan memperkuat peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Pengukuhan kepengurusan Dewan Pesantren masa bakti 2025–2030 dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori, di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Selasa (28/10/2025). Dalam kepengurusan tersebut, KH Tantowie Abdullah Siradj dari Pondok Pesantren Sidogiri dipercaya sebagai ketua, didampingi Dr Akhmad Fauzi Hamzah sebagai wakil ketua, Dr Mokhammad Ainul Yakin sebagai sekretaris, dan Mochammad Fahmin Nabil sebagai bendahara, serta tiga anggota yaitu M. Faidlus Syukri, Mokhammad Rofiq, dan Nur Khotib.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati KH Shobih Asrori menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Pesantren merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian khusus kepada dunia pesantren. “Ini bukan hanya simbol, tapi langkah nyata agar pesantren semakin berdaya dan menjadi pusat kemajuan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Gus Shobih, Dewan Pesantren akan menjadi mitra strategis Pemkab Pasuruan dalam memperkuat sistem pendidikan keagamaan, kewirausahaan santri, dan pembangunan berbasis nilai-nilai pesantren. “Kalau pemerintah pusat memberi kado berupa Dirjen Kepesantrenan, maka Kabupaten Pasuruan hari ini memberi kado istimewa berupa Dewan Pesantren. Ini tonggak sejarah baru,” ujarnya penuh semangat.

Ia menambahkan, keberadaan Dewan Pesantren memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengakui pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. “Kita ingin pesantren tidak hanya menjadi pusat ilmu agama, tapi juga pusat inovasi dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dewan Pesantren diharapkan segera menyusun program konkret yang mendukung misi besar Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan angka anak tidak sekolah (ATS). “Dewan Pesantren akan bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan PKBM di setiap pondok pesantren, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan,” jelas Gus Shobih.

Sementara itu, Ketua Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan, KH Tantowie Abdullah Siradj, menyampaikan rasa syukur dan siap menjalankan amanah besar ini. “Kami ingin pesantren di Pasuruan menjadi contoh pengelolaan pendidikan yang berintegritas, mandiri, dan adaptif terhadap zaman. Fokus kami bukan hanya pendidikan formal, tapi juga penguatan ekonomi dan kualitas SDM santri,” tegasnya.

Dengan terbentuknya Dewan Pesantren, Kabupaten Pasuruan menegaskan diri sebagai daerah yang berpihak pada penguatan karakter dan kemandirian umat. Kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat diharapkan menjadi energi baru menuju Pasuruan yang berdaya, religius, dan berkemajuan. (*)