Kepuasan publik merata di seluruh wilayah Indonesia, tertinggi di Jawa Timur mencapai 85,4 persen

Jakarta, Suarabangilmedia.com— Lembaga survei Poltracking Indonesia melaporkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 78,3 persen. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik yang merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menyampaikan temuan ini dalam presentasi bertajuk “Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang disiarkan melalui akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

“Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation, masyarakat mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” ujar Hanta Yuda.

Kepuasan Merata dari Sumatera hingga Papua

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada 3–10 Oktober 2025, tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Jawa Timur, yaitu sebesar 85,4 persen. Disusul oleh Kalimantan dengan 83,9 persen, dan Sumatera sebesar 83,2 persen.

Wilayah Jawa Barat menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 78,7 persen, sedangkan Jakarta–Banten mencapai 77,1 persen. Adapun kepuasan di wilayah Sulawesi sebesar 72,4 persen, Jawa Tengah dan DIY 70,7 persen, Bali–Nusa Tenggara 67,2 persen, serta Maluku–Papua 63,1 persen.

“Wilayah Sumatera dan Jawa Timur mencatat tingkat kepuasan di atas 80 persen, dan secara umum merata di semua wilayah,” jelas Hanta.

Generasi X Paling Puas terhadap Kinerja Pemerintah

Dari sisi kelompok usia, Generasi X menjadi yang paling puas terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran dengan persentase 81,6 persen. Disusul oleh generasi milenial dengan 78,4 persen, baby boomers sebesar 77,9 persen, silent generation 75,5 persen, dan generasi Z 73,7 persen.

“Semua kelompok usia menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi,” tambah Hanta.

Sektor Pendidikan dan Kesehatan Mendapat Apresiasi Tertinggi

Dalam penilaian berdasarkan bidang, sektor pendidikan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi yaitu 79 persen. Disusul oleh kesehatan sebesar 76,6 persen, pertahanan dan keamanan 75,5 persen, serta sosial budaya dengan 74,9 persen.

Sementara itu, beberapa sektor dinilai masih perlu perbaikan karena tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen, seperti hukum dan pemberantasan korupsi (68,2 persen), politik dan stabilitas nasional (65,7 persen), serta ekonomi (57,4 persen).

Faktor Penilaian Positif terhadap Pemerintah

Poltracking juga mengidentifikasi alasan di balik tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Sebanyak 22,9 persen responden menilai kepemimpinan yang tegas, berani, dan bertanggung jawab sebagai alasan utama kepuasan.

Sebanyak 13,4 persen menyebut bantuan sosial sebagai faktor positif, sementara 11,4 persen menilai kedekatan Prabowo dengan rakyat menjadi aspek penting.

Selain itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mendapat dukungan dari 9,2 persen responden, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diakui oleh 8,2 persen responden sebagai kebijakan yang berdampak nyata.

“Kepemimpinan yang tegas dan keberpihakan pada rakyat menjadi faktor dominan dalam persepsi publik terhadap Prabowo,” kata Hanta Yuda.

Metodologi Survei

Survei Poltracking Indonesia ini melibatkan 1.220 responden dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih menggunakan teknik multistage random sampling.

Kesimpulan: Kepuasan Publik Tetap Tinggi dan Merata

Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa 78,3 persen masyarakat Indonesia merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan rincian 9,7 persen sangat puas dan 68,6 persen cukup puas. Sementara itu, 19,2 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas, dan 2,5 persen memilih tidak menjawab.

Data tersebut memperlihatkan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperoleh legitimasi positif dari publik, terutama dalam bidang sosial dan kesejahteraan, meski masih menghadapi tantangan di sektor ekonomi dan hukum. (*)