Pasuruan | Suarabangilmedia.com – Sebanyak 125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pasuruan akhirnya menerima bantuan modal untuk warga miskin ekstrem. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk modal usaha agar penerima bisa mandiri secara ekonomi.

Jumlah penerima yang 125 KPM ini ternyata lebih sedikit dibandingkan usulan awal. Awalnya, Pemerintah Kota Pasuruan mengusulkan sebanyak 174 KPM untuk mendapat bantuan modal ini. Artinya, ada selisih 49 KPM yang tidak jadi menerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, menjelaskan penyebab berkurangnya jumlah penerima. Sebanyak 49 KPM tersebut dicoret dari daftar penerima karena dua alasan utama. Ada yang sudah pindah domisili ke luar kota, dan ada pula yang sudah meninggal dunia.

“Ini adalah prosedur standar agar bantuan tepat sasaran,” ujar Kokoh. Penerima bantuan tidak bisa digantikan oleh orang lain jika yang bersangkutan sudah pindah atau meninggal. Karena itu, angka 125 KPM menjadi jumlah final penerima bantuan tahap ini.

Setiap KPM yang menerima bantuan modal ini mendapatkan dana sebesar Rp1,5 juta. Bantuan sudah diberikan pada pekan lalu secara langsung kepada para penerima. Uang tersebut diharapkan bisa menjadi suntikan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil.

Kokoh berharap bantuan ini bisa meningkatkan kemandirian ekonomi warga miskin ekstrem di Kota Pasuruan. Dengan tambahan modal, mereka diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan kecil. Pada gilirannya, ini akan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di kota ini.

Namun, nasib 49 KPM yang dicoret belum sepenuhnya terlupakan. Pemerintah kota berencana mengakomodasi mereka di kemudian hari. “Semoga nanti 49 orang yang dicoret ini dapat menerima bantuan sosial di saat perubahan APBD dengan mengubah nama penerima,” kata Kokoh.

Perubahan APBD biasanya dilakukan di tengah tahun anggaran jika ada pergeseran prioritas. Saat itu, Pemkot Pasuruan bisa mengusulkan nama-nama pengganti untuk 49 KPM yang gugur. Namun, prosesnya tetap harus melalui verifikasi ulang agar tepat sasaran.

Program bantuan modal bagi warga miskin ekstrem ini merupakan salah satu upaya Pemprov Jatim dan Pemkot Pasuruan. Targetnya adalah mengurangi beban ekonomi sekaligus mendorong kemandirian. Bantuan ini juga diharapkan memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. (HS)