Bangil | Suarabangilmedia.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tribulan I tahun 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, pada Rabu (29/4/2026) sore. Sejumlah kepala dinas teknis pengampu program DBHCHT turut hadir.

Momen ini menjadi ajang evaluasi capaian triwulan pertama sekaligus menyikapi perubahan regulasi di tingkat nasional. Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati, mengungkapkan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. Aturan itu membuka ruang bagi daerah menyesuaikan penggunaan DBHCHT dengan program prioritas masing-masing.

“Tahun 2025 diterima 3,5 Triliun sedangkan untuk tahun 2026 hanya 1,7 Triliun,” jelas Mas Rusdi. Penurunan alokasi DBHCHT nasional ini berdampak pada seluruh kabupaten/kota. Tak hanya Kabupaten Pasuruan yang merasakan pengurangan dana cukai tersebut.

Meski alokasi turun drastis, Mas Rusdi menekankan program DBHCHT harus tetap berjalan optimal. Ada 11 dinas pengampu yang mengelola program dari dana cukai tersebut. Namun, serapan anggaran di triwulan pertama baru mencapai 25 persen.

“Penting bagi kita program terus berjalan. Ayo yang kurang-kurang terus diperbaiki karena sekarang sudah bulan keempat masuk ke bulan kelima,” tegasnya. Capaian 25 persen dinilai masih minim mengingat waktu sudah hampir setengah tahun berlalu. Efisiensi penyerapan menjadi kata kunci.

Di sisi lain, Mas Rusdi menyoroti perkembangan positif di sektor pertanian tembakau di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Nguling mulai banyak petani yang mengembangkan komoditas tembakau. Selama ini tembakau lebih identik dengan Kabupaten Probolinggo dan Jember.

Ia meminta Dinas Pertanian segera mengidentifikasi kebutuhan dukungan bagi para petani tembakau di Nguling. DBHCHT memang diperuntukkan antara lain untuk mendukung sektor pertanian, khususnya tembakau. Potensi ini harus dimaksimalkan demi kesejahteraan petani.

Mas Rusdi juga menyoroti strategi sosialisasi program “Gempur Rokok Ilegal” yang selama ini dilakukan Dinas Kominfo. Ia mendorong perubahan pendekatan yang lebih kreatif dan jauh dari pola konvensional. “Orang sudah bosan,” ujarnya menilai billboard yang selama ini digunakan.

“Tulis saja ‘Gempur Rokok Ilegal’ di bagian atas, lalu bawahnya pasang foto tempat wisata. Billboard-nya kalau bisa ditaruh di luar Pasuruan, seperti di Surabaya atau Malang. Kita harus berpikir out of the box,” pintanya. Strategi ini sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui promosi wisata yang lebih luas dan efektif. (HS)