Bangil | Suarabangilmedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kegiatan kali ini berlangsung di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Hotel Ascent Premierre Kota Pasuruan, pada Kamis (30/4/2026). Ratusan kepala desa se-Kabupaten Pasuruan menjadi peserta dalam acara tersebut.

Turut hadir Kepala BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, yang sekaligus bertindak sebagai narasumber. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga hadir memberikan materi. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, turut mendampingi jalannya sosialisasi.

Misbakhun menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen penting untuk penguatan pembangunan di tingkat desa. Nominal anggarannya cukup besar setiap tahunnya. Namun, ada potensi penyalahgunaan laporan keuangan jika kepala desa tidak berhati-hati.

“Karena uang negara harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kaidah standart pertanggung jawaban keuangan negara,” katanya. Sosialisasi akuntabilitas menjadi kunci agar kepala desa benar-benar paham aturan. Dengan pemahaman yang baik, penyimpangan bisa dicegah sejak dini.

Pola Dana Desa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran lebih banyak disubtitusi untuk mensukseskan program prioritas pemerintah pusat. Misbakhun mencontohkan pembangunan koperasi desa merah putih sebagai salah satu fokus utama.

“Tentunya, pemerintah bisa menentukan priorotas mana, karena dulu jaman ketika covid, DD nya digunakan untuk penanganan covid, pas jaman stunting, ya untuk penanganan stunting,” jelas Misbakhun. Setiap program memiliki tema dan tujuan spesifik untuk masyarakat sasaran. Fleksibilitas penggunaan dana tetap harus sesuai aturan.

Desa memegang peran penting sebagai ujung tombak percepatan pembangunan. Di tingkat desalah infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara langsung. “Pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi,” tegas Misbakhun.

Bupati Pasuruan, Mas Rusdi, mengapresiasi langkah BPK dan DPR RI ini. Menurutnya, sosialisasi akan membuat kepala desa semakin paham pengelolaan dana desa. “Terlebih sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa harus dipahami betul alurnya,” ujarnya.

Mas Rusdi juga meminta peran aktif camat dalam melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. “Monitoring tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat. Camat juga harus melakukan pengawasan agar seluruh program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. Sosialisasi ini diharapkan membuat pengelolaan dana desa ke depan lebih baik, transparan, dan akuntabel. (HS)