Rapat paripurna APBD Pasuruan 2026 Fokus PAD dan Efisiensi
PASURUAN | suarabangilmedia.com – APBD Pasuruan 2026 menjadi fokus utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar pada Senin (22/6/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD, mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, hingga fraksi gabungan yang telah memberikan dukungan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
Dalam tanggapannya, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pembangunan, serta memastikan setiap program memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
SILPA dan Kondisi Keuangan Daerah
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna adalah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025. Pemerintah menjelaskan bahwa hasil audit menunjukkan SILPA mencapai sekitar Rp303 miliar.
Sementara itu, pada saat penyusunan APBD sebelumnya, pemerintah menganggarkan SILPA sebesar Rp418 miliar. Perbedaan sekitar Rp115 miliar tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu menutup defisit APBD Tahun 2026 sekaligus menjaga kelancaran pembayaran kewajiban daerah.
Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi pengelolaan keuangan jangka menengah dengan memperkuat sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Penguatan PAD dan Efisiensi Anggaran
Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah akan mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata, UMKM, serta ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menopang peningkatan PAD.
Untuk menghadapi dinamika ekonomi ke depan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario fiskal, mulai dari optimistis, moderat, hingga pesimistis sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2027.
Terkait serapan anggaran yang belum mencapai 95 persen, pemerintah menegaskan kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan program. Sebaliknya, sebagian penghematan terjadi karena efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Prioritas Pembangunan dan Pelayanan Publik
Di sektor pertanian, pemerintah akan memperkuat perbaikan jaringan irigasi, melindungi lahan pertanian produktif, serta meningkatkan pengendalian hama tanaman. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk ancaman El Nino.
Pada bidang kesehatan, pemerintah melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC), mempercepat penurunan angka stunting, serta meningkatkan layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas RSUD dan 33 puskesmas yang beroperasi selama 24 jam.
Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas melalui program “Gerbang Kembar” yang bertujuan menekan angka anak putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Pemerintah juga memperkuat program penciptaan lapangan kerja melalui penyelenggaraan job fair, fasilitasi rekrutmen tenaga kerja, serta pendampingan UMKM agar mampu memperluas akses pasar.
Program Sosial, Lingkungan, dan Investasi
Dalam menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, pemerintah akan melaksanakan operasi pasar murah di 24 kecamatan. Program bantuan sosial juga terus diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan berdasarkan data yang semakin diperbarui dan terintegrasi.
Pada aspek lingkungan, pemerintah memperkuat langkah mitigasi banjir dan bencana alam melalui perencanaan yang lebih terukur. Digitalisasi juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal serta mencegah manipulasi data di berbagai sektor.
Selain itu, pemerintah menegaskan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara rutin setiap triwulan. Restrukturisasi akan diterapkan pada BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal, sementara penyertaan modal tetap dimungkinkan hingga tahun 2026 sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap APBD tidak hanya menjadi instrumen administrasi keuangan, tetapi juga menjadi alat pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik di masa mendatang.
