Aksi Damai 10 Ribu Massa di GBK, Don Muzakir Tegaskan Program Rakyat Harus Dikawal
JAKARTA | suarabangilmedia.com – Sekitar 10 ribu massa dari berbagai elemen masyarakat mengikuti aksi damai di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (14/8/2026). Peserta berasal dari kalangan petani, pedagang, nelayan, pelaku ekonomi rakyat, serta sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra.
Aksi digelar bertepatan dengan agenda kenegaraan berupa Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Massa menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah sekaligus menyerukan agar kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat terus dikawal.
Suasana aksi berlangsung meriah namun tertib. Orasi disampaikan secara bergantian selama kurang lebih tiga jam. Beragam spanduk dibentangkan peserta, di antaranya bertuliskan “Jaga Prabowo, Jaga Indonesia”, serta seruan agar pemberantasan mafia anggaran dan praktik oligarki terus dilakukan.
Momen menarik terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Kompleks Parlemen. Dari kendaraan yang ditumpanginya, Presiden menyapa massa dengan melambaikan tangan. Peserta aksi pun memberikan sambutan secara antusias.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dalam orasinya menegaskan bahwa dukungan masyarakat kepada pemerintah bukan berarti tanpa kritik. Menurutnya, kritik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi selama disampaikan berdasarkan fakta dan tidak berubah menjadi provokasi.
“Dukungan kami bukan cek kosong. Program yang kurang harus diperbaiki, yang menyimpang harus ditindak, dan yang korup harus dihukum. Namun program yang berpihak kepada rakyat dan cita-cita kedaulatan bangsa harus dijaga sampai tuntas,” tegas Don.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi maupun provokasi di ruang digital. Perbedaan pendapat, kata Don, merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan bangsa.
Sejumlah program pemerintah turut menjadi perhatian, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Don menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.
“MBG harus dilaksanakan dengan tata kelola transparan, standar keamanan pangan yang ketat, serta keberpihakan kepada pelaku ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain MBG, Tani Merdeka Indonesia juga menyoroti swasembada pangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, pendidikan, hingga hilirisasi sumber daya alam.
Don menegaskan, pembangunan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Petani membutuhkan pupuk, irigasi, mekanisasi dan kepastian harga. Nelayan memerlukan sarana produksi serta akses pasar, sedangkan masyarakat desa membutuhkan koperasi yang benar-benar mampu memperkuat perekonomian lokal.
“Pangan adalah kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan kebutuhan makan rakyatnya kepada negara lain,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga petani, nelayan, buruh dan pedagang agar memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan.
Menurut Don, aksi tersebut bukan sekadar bentuk dukungan politik, melainkan pesan agar setiap program pemerintah benar-benar dikawal hingga tingkat masyarakat.
“Kami mendukung program yang berpihak kepada rakyat, tetapi dukungan itu harus disertai pengawalan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada yang salah, kita minta diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak,” pungkasnya.
Aksi kemudian berakhir secara bertahap dalam suasana tertib. Bagi Tani Merdeka Indonesia, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal, mengawasi, sekaligus memberikan kritik secara konstruktif. (AZ)
