Tipidkor Polres Pasuruan Turun ke Pasar Padang Howo, Dugaan Penggelapan Kas Masih Didalami
PASURUAN | suarabangilmedia.com – Penanganan laporan dugaan penggelapan uang kas Pasar Desa Padang Howo, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, masih berlanjut. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pasuruan telah mendatangi lokasi pasar untuk mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) dari pihak-pihak yang mengetahui aktivitas serta pengelolaan keuangan pasar.
Dalam kegiatan tersebut, petugas meminta klarifikasi kepada sejumlah pedagang maupun penyewa stand. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui mekanisme pembayaran sewa, pihak yang menerima pembayaran, serta informasi mengenai penggunaan dana setelah transaksi dilakukan.
Dari keterangan yang diperoleh, beberapa pedagang mengaku telah membayar uang sewa stand kepada pengurus pasar berinisial EP. Namun, mereka menyatakan tidak mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan uang yang telah disetorkan.
“Beberapa pedagang atau penyewa stand sudah kita mintai keterangan. Mereka membenarkan telah membayar kepada pengurus berinisial EP, tetapi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut,” ujar sumber yang mengetahui proses pemeriksaan.
Sebelumnya, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Desa Padang Howo. Bendahara pasar, Agus, turut dimintai penjelasan guna membantu memperjelas administrasi dan kondisi keuangan pasar.
Kanit Tipidkor Polres Pasuruan Andre Yohanes membenarkan adanya pemeriksaan di lokasi. Saat dikonfirmasi pada Selasa (18/8/2026), ia menyebut proses masih berada pada tahap pulbaket.
“Iya benar, beberapa waktu lalu anggota saya sudah turun ke lokasi. Masih pulbaket, ada beberapa pedagang atau penyewa stand pasar yang sudah kita mintai keterangan,” kata Andre.
Sementara itu, Ketua LSM Cakra Berdaulat Imam Rusdian meminta proses penanganan laporan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum. Menurutnya, laporan tersebut dilengkapi sejumlah data yang berkaitan dengan dugaan persoalan keuangan pasar.
Imam menyebut persoalan mulai mencuat setelah terjadi pergantian kepengurusan pasar. Pengurus lama disebut belum dapat mempertanggungjawabkan keuangan hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) dinyatakan tidak diterima. Ia juga menyebut terdapat uang belasan juta rupiah yang berasal dari pembayaran penyewa stand.
Laporan tersebut, menurut Imam, berkaitan dengan ketentuan mengenai pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Hingga kini, polisi masih mengumpulkan keterangan, dokumen, dan informasi dari berbagai pihak. EP sebagai pihak yang dilaporkan juga disebut akan dimintai keterangan dalam tahapan berikutnya.
Kepolisian belum menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana. Seluruh proses masih dilakukan untuk menguji setiap informasi secara objektif sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Publik pun menunggu agar penanganan dugaan persoalan keuangan Pasar Desa Padang Howo berlangsung transparan, profesional, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (ded)
