PASURUAN, Suarabangilmedia.com – Upaya penyelesaian konflik agraria antara TNI Angkatan Laut (AL) dan warga di 10 desa Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Terbaru, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mendatangi DPR RI untuk melakukan audiensi lintas fraksi.

Bupati hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan Wakil Ketua DPRD Adinda Denisa. Audiensi tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah daerah setelah sebelumnya melakukan konsultasi ke Kementerian Pertahanan.

Rusdi menyampaikan, pertemuan dengan DPR RI bertujuan mendorong pemahaman menyeluruh Pemerintah Pusat terhadap kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, konflik agraria yang berlangsung puluhan tahun itu tidak hanya berkaitan dengan status lahan, tetapi telah menyentuh hak hidup warga desa.

“Permasalahan di Kecamatan Lekok dan Nguling ini kami harapkan bisa dibantu DPR RI agar ditemukan solusi untuk semua pihak. Terutama bagi warga terdampak konflik agraria di Alas Tlogo dan sekitarnya dengan TNI AL,” ujar Rusdi, Selasa (13/1/2026).

Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu mengungkapkan, konflik agraria tersebut berdampak pada sekitar 16 ribu kepala keluarga atau kurang lebih 40 ribu jiwa. Hingga kini, warga masih mengalami keterbatasan akses terhadap listrik, air bersih, pembangunan rumah permanen, hingga administrasi kependudukan karena status lahan yang diklaim sebagai kawasan militer.

“Sebagai kepala daerah, sudah menjadi kewajiban kami untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai ada kepastian hukum, keadilan, dan harapan bagi warga Lekok dan Nguling,” tegasnya.

Sementara itu, Panitia Khusus Reformasi Agraria DPR RI menyatakan, polemik agraria di Kabupaten Pasuruan telah masuk dalam agenda prioritas pembahasan. Selanjutnya, Panitia Kerja Aset TNI di Komisi I DPR RI akan mengawal proses penyelesaian agar sesuai dengan ketentuan konstitusional.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan Forum Komunikasi Tani Antar Desa (FAKTA), Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Dapil 3, serta perwakilan warga dari 10 desa terdampak konflik.

Dalam proses tersebut, DPR RI mendorong penyelesaian konflik agraria ditempuh melalui jalur non-litigasi atau musyawarah mufakat, mengingat panjangnya proses dan risiko ketidakpastian jika ditempuh melalui jalur pengadilan. (*)