Pemkab Pasuruan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut
Bangil | Suarabangilmedia.com – Prestasi gemilang kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kali ini, predikat tersebut diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Penyerahan diberikan kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Acara berlangsung pada Jumat (28/5/2026).
Ditemui usai penyerahan, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. “Syukur alhamdulillah karena 12 kali berturut-turut, Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP,” ungkapnya. Kebanggaan terpancar dari wajah beliau.
Menurut Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati, predikat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Utamanya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Ini kerja keras dan kekompakan semua pihak. Semua OPD mulai dari pimpinan sampai staf terbawah kompak melaksanakan pengelolaan keuangan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” terangnya. Kerja sama tim yang solid menjadi kunci utama.
Atas predikat ini, Mas Rusdi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini turut mendukung. Dukungan mereka sangat berperan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan.
Mas Rusdi menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif. Predikat ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Karena itu, ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh OPD. “Semoga raihan ini menjadi semangat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk terus menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkab Pasuruan berkomitmen memastikan pengelolaan APBD tidak hanya tertib secara administrasi. Pengelolaan keuangan harus benar-benar berdampak bagi masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun penguatan ekonomi daerah. “Semua harus berdampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik,” tutupnya. (HS)
