Pasuruan, Suarabangilmedia.com – Suasana Ruang Isyana di Komplek Kantor Bupati Pasuruan tampak lebih ramai dari biasanya pada Rabu (26/11/2025) siang. Puluhan warga dari berbagai wilayah datang untuk menyampaikan langsung persoalan tata kelola aset daerah kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Kedatangan mereka diterima dengan terbuka, sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pengelolaan fasilitas milik Pemkab Pasuruan.

Di antara warga yang hadir, beberapa menilai bahwa sejumlah aset pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal. Edy, salah satu perwakilan warga, menyoroti kawasan di wilayah barat Pasuruan seperti area sekitar Terminal Pandaan. Ia menyebut adanya ruko dan bengkel yang terkesan menjadi milik pribadi tanpa kejelasan pengelolaan. Menurutnya, aset daerah harus diawasi ketat agar tidak dimanfaatkan semaunya.

Masukan serupa muncul dari warga lainnya yang berasal dari wilayah timur. Mereka menilai kawasan Banyu Biru dan Ranu Grati juga memerlukan perhatian lebih dalam hal pemanfaatan fasilitas. Edy kembali menambahkan bahwa Bangil memiliki sejumlah aset yang perlu dibenahi, mulai dari Stadion Pogar hingga Plaza Bangil. Di kawasan tersebut, warga bahkan menyoroti keberadaan bangunan yang sudah mengantongi sertifikat hak milik, namun prosesnya dinilai tidak jelas.

Harapan agar perbaikan dilakukan segera disampaikan berulang kali. Warga ingin memastikan bahwa aset pemerintah benar-benar memberikan manfaat luas dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.

Tokoh masyarakat, Lujeng, turut menyampaikan pandangannya. Ia mengusulkan agar inventarisasi menyeluruh dilakukan, terutama di Plaza Bangil dan Terminal Pandaan. Menurutnya, ketegasan pemerintah adalah kunci untuk mencegah potensi kebocoran anggaran. Ia juga mendorong inspektorat untuk melakukan audit, termasuk pendampingan hukum bila ditemukan pihak yang tidak patuh. Kolaborasi antara pemkab dan kejaksaan pun dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan aset.

Dari sisi pelaku usaha kecil, Hartadi menyoroti persoalan berbeda. Ia mengatakan bahwa beberapa aset yang dikelola pihak ketiga justru membuat UMKM kesulitan mendapatkan ruang usaha. Ia berharap penataan ulang bisa memberi kesempatan yang lebih adil bagi pelaku usaha lokal tanpa beban biaya tinggi.

Mendengar berbagai kritik dan masukan tersebut, Bupati Rusdi Sutejo langsung memberikan penjelasan. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah sangat serius menangani permasalahan aset. Rusdi mengatakan digitalisasi aset akan dimulai tahun depan untuk memastikan seluruh data tercatat lebih transparan dan mudah diawasi. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah aset yang sebelumnya berada di bawah pihak ketiga kini telah kembali ke pemerintah daerah, termasuk aset di Jeladri.

Rusdi tak ragu menyinggung ketegasannya dalam hal pengelolaan aset. Menurutnya, jika pengelolaan tidak berjalan baik, maka pihak terkait akan diganti demi memastikan aset negara benar-benar terurus. Meski di sisi lain ia mengakui bahwa tahun ini pembangunan ikut terpengaruh oleh penurunan dana transfer sebesar Rp 600 miliar, Rusdi menegaskan bahwa pendataan ulang aset tetap menjadi prioritas utama.

Audiensi ditutup dengan penegasan Bupati Rusdi bahwa Pemkab Pasuruan tidak akan kompromi dalam urusan aset daerah. Ia menyampaikan bahwa seluruh penggunaan aset harus melalui mekanisme sewa resmi agar tata kelola berlangsung tertib dan adil bagi semua pihak. (*)