PASURUAN, Suarabangilmedia.com – Ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, akhir September lalu menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan keagamaan. Dari kejadian itu, Bupati Pasuruan HM. Rusdi Sutejo menegaskan satu hal: keselamatan santri harus menjadi prioritas utama.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Silaturahim Pengurus Pondok Pesantren se-Kabupaten Pasuruan yang digelar di Aula RSNU, Rabu (8/10/2025). Dalam forum yang dihadiri ratusan pengasuh dan pengurus ponpes tersebut, Mas Rusdi menekankan bahwa analisa kelayakan bangunan bukan ancaman, melainkan langkah penyelamatan.

“Kelayakan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi memastikan keamanan para santri. Kita tidak ingin musibah serupa terjadi di Pasuruan,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mewajibkan setiap pondok pesantren untuk mengajukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Semua biaya pengurusan itu, kata Mas Rusdi, ditanggung penuh oleh Pemkab Pasuruan.

“Tidak ada biaya sama sekali. Pemerintah yang akan menyiapkan anggarannya. Kami ingin memastikan setiap bangunan ponpes aman untuk digunakan,” ujarnya.

Namun, bila hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktur, Pemkab Pasuruan akan menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk memberikan rekomendasi teknis perbaikan.

“Kalau kayunya keropos, ganti. Kalau strukturnya lemah, perkuat. Ini bukan soal dokumen, tapi soal tanggung jawab moral dan keselamatan,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mendorong daerah melakukan audit keselamatan bangunan pendidikan keagamaan. Pemkab Pasuruan pun berkomitmen menindaklanjuti dengan cepat demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan berdaya tahan tinggi.

“Santri adalah aset masa depan bangsa. Keamanan mereka bukan opsi—melainkan kewajiban,” tutup Mas Rusdi dengan nada tegas. (*)